Belenggu Demokratisasi

Posted: 11 Februari 2009 in politik

Oleh: Tofan Mahdi (wartawan Jawa Pos)

Ketika ada pertanyaan, mana yang lebih dipilih menjadi negara yang sejahtera atau negara yang demokratis, mungkin kita memilih menjawab dua-duanya. Ya sejahtera, ya demokratis. Tetapi, kenyataan di dunia ini, selain di Amerika Serikat, Australia, dan sejumlah negara Eropa Barat, tak ada negara yang benar-benar sejahtera dan benar-benar demokratis.

Di negara berkembang (developing countries) atau sering disebut Negara Dunia Ketiga, pilihan untuk menegakkan demokrasi sering mengorbankan kesejahteraan ekonomi. Sebaliknya, kesejahteraan ekonomi warga negara bisa diraih ketika negara meninggalkan prinsip-prinsip demokrasi, setidaknya dalam arti demokrasi liberal seperti yang dianut Barat.

Jika demikian, patutkah demokrasi liberal tetap diperjuangkan oleh negara-negara berkembang? Mengapa tidak berani memilih pola demokrasi alternatif yang lebih kontekstual? Singapura, Malaysia, dan Tiongkok adalah contoh sukses tercapainya kesejahteraan dengan sedikit banyak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi. Selain makmur secara ekonomi, negara-negara tersebut terbukti lebih mampu bersikap independen terhadap kepentingan Barat. Di Indonesia, beranikan kita mencoba?

***

Tanpa bermaksud mengatakan sistem demokrasi terpimpin yang diterapkan Soekarno dan demokrasi Pancasila “ala” Soeharto baik, adalah kenyataan hingga hampir satu dekade pascareformasi, Indonesia tak bisa keluar dari belenggu demokratisasi itu sendiri. Kebebasan berpendapat, berpolitik, dan ruang kritik yang terbuka lebar memang menjadi hadiah besar bagi warga negara setelah 32 tahun di bawah kepemimpinan Soeharto hidup dalam ruang pengap demokrasi Pancasila yang represif.

Namun, kebebasan yang sebebas-bebasnya itu ternyata tidak menjamin perbaikan taraf kehidupan warga negara. Dalam tata kehidupan sosial kemasyarakatan, yang berkuasa adalah “rakyat”. Aturan hukum harus dinegosiasikan dengan kepentingan publik yang bernaung di balik kredo “kepentingan rakyat”. Tentu itu adalah sebuah contoh praktik demokratisasi yang tidak matang dan jauh dari konsep ideal.

Di bidang ekonomi, kebebasan yang terlalu bebas juga kontraproduktif. Investor (terutama asing) sering mengeluhkan tingginya tuntutan buruh, maraknya pungutan pajak ganda (multiple taxation), hingga minimnya infrastruktur pendukung. Upaya pemerintah memperbaiki infrastruktur terhambat oleh “kekuasaan rakyat” yang enggan menjual lahannya meski demi kepentingan negara. Dalam iklim demokrasi, kedaulatan memang berada di tangan rakyat. Tetapi kedaulatan yang mana?

Meninggalkan beberapa prinsip demokrasi tidak berarti menjadikan Indonesia fasis atau komunis. Juga tidak berarti membuat dikotomi negara maju–negara berkembang atau Barat dan Timur. Di zaman Soekarno, dengan sistem pemerintah yang dinilai sebagai kalangan tidak demokratis, Amerika Serikat tetap merupakan mitra. Namun hubungan baik Indonesia-Amerika Serikat tersebut tidak sampai membuat Indonesia kehilangan sikap kritis terhadap negara-negara Barat. Kampanye Ganyang Nekolim (neo kolonialisme dan imperialisme) adalah contoh konkret sikap independen pemerintah Soekarno atas kebijakan politik luar negeri Barat.

Indonesia telah terjebak dalam pusaran demokratisasi liberal. Sayangnya, proses itu dijalani ketika kebergantungan ekonomi Indonesia terhadap utang luar negeri sudah sangat tinggi. Menurut catatan Departemen Keuangan, hingga akhir 2006 total utang luar negeri Indonesia (termasuk obligasi dolar), mencapai USD 66,8 miliar atau sekitar Rp. 607 triliun. Kebergantungan itulah yang membuat Indonesia sulit meninggalkan pilihan untuk menjadi demokratis dalam konteks keindonesiaan, tidak liberal.

***

Sebuah studi empiris oleh lembaga independen di AS yang secara dalam mengkaji hubungan demokratisasi dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat, memaparkan bahwa lebih dari 70 persen negara yang masuk dalam kategori demokratis adalah negara-negara dengan pendapatan perkapita di atas USD 5 ribu. Namun, studi tersebut tidak menyebutkan apakah negara-negara tersebut sejahtera dulu secara ekonomi baru demokratis, atau sebaliknya demokratis dulu kemudian mencapai kesejahteraan ekonomi.

Sistem demokrasi secara teoretis akan menjamin berlangsungnya tata ekonomi yang efisien dan bergerak mengikuti alur mekanisme pasar. Namun, beberapa negara yang masih menerapkan otoriterianisme, ternyata juga mampu menjamin keberlangsungan siklus ekonomi pasar tersebut.

Untuk menjadi sebuah negara yang sejahtera secara ekonomi, tidak harus memaksakan diri menerapkan sistem demokrasi liberal. Sekarang tinggal memilih, sejahtera dulu atau demokratis dulu. Dan, Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menjatuhkan pilihannya: sejahtera dulu baru bicara demokrasi. Bagaimana dengan Anda?

Sumber: Harian Jawa Pos

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s