Menafsir Ulang Keistimewaan Yogyakarta

Posted: 6 Desember 2010 in sosial dan budaya

Oleh: Titok Hariyanto, Peneliti Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta

Pasca-tumbangnya rezim Orde Baru, bangsa Indonesia dihadapkan pada satu fakta terjadinya perubahan yang sangat fundamental atas relasi antara pusat dan daerah, dalam bingkai dan argumentasi desentralisasi atau otonomi.

Di beberapa daerah proses ini disambut dengan sangat antusias dan dinamis, mengempaskan politik sentralisasi dan marjinalisasi yang berlangsung selama Orde Baru. Bibit demokrasi mulai bersemai di mana-mana. Meskipun harus diakui bahwa proses yang berlangsung di tingkat lokal itu tidak semuanya mencerminkan dan membuahkan produk yang di dalamnya mengandung semangat demokrasi. Respons atas desentralisasi yang menggebu-gebu, di beberapa daerah terkadang semakin mengukuhkan struktur dan kultur lama yang di dalamnya sarat dengan nilai-nilai antidemokrasi.

Sepertinya, Yogyakarta tak luput dari pergulatan di atas. Kasusnya bermula dari upaya untuk membuat pijakan legal sekaligus operasional tentang status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena status keistimewaan Yogyakarta ini dianggap masih “mengambang”, Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubenur DIY mengambil inisiatif untuk membentuk Tim Akademik yang bertugas membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keistimewaan Yogyakarta.

Draf RUU Keistimewaan DIY yang dihasilkan oleh Tim Akademik ini kemudian memicu kontroversi dan menciptakan perdebatan publik yang cukup luas. Perdebatan tidak hanya menyangkut pasal-pasal yang dianggap “bermasalah”, tetapi menyoroti dimensi yang lebih mendasar, yakni upaya mempertanyakan ulang; bagaimanakah basis keistimewaan ini harus digali dan dibentuk; apa relevansi keistimewaan Yogyakarta ini dalam konteks demokrasi dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat Yogyakarta sendiri?

Secara umum dapat ditarik satu kesimpulan bahwa dalam draf RUU yang dibuat oleh Tim Akademik–kemudian digodok ulang oleh DPRD Provinsi DIY pada 2002-2003, dan sekarang sudah berada di DPR–masih terdapat beberapa kelemahan mendasar.

Pertama, adanya pola pemahaman yang dogmatis dan statis terhadap historisitas (riwayat) keistimewaan Yogyakarta. Oleh karena itu, terjadi interpretasi yang bias elite, dan tidak melihat konteks pemaknaan secara lebih substantif berkaitan dengan semangat demokratisasi dan penguatan civil society.

Kedua, tidak terdapat kerangka berpikir yang cukup jelas dalam menempatkan institusi keraton, apakah keraton ditempatkan sebagai entitas kultural ataukah entitas politik?

Di dalam draf RUU tersebut justru terdapat prinsip penyatuan secara kultural dan politik institusi keraton. Potret yang demikian jauh berbeda dengan eksistensi kerajaan seperti yang terdapat di Inggris dan Thailand yang menggunakan model monarki konstitusional.

Ketidakjelasan wewenang sebagai akibat penyatuan kekuasaan ini dapat berdampak buruk, tidak hanya bagi keberlangsungan demokrasi, tetapi juga bagi eksistensi politik dan kultural institusi keraton sendiri.

Makna Sempit

Sejujurnya, status keistimewaan yang disandang Yogyakarta sekarang ini bermakna sempit, hanya pada hak istimewa yang dimiliki Keraton Kasultanan dan Pura Pakualaman. Sampai sekarang legitimasi kultural kedua keraton ini masih kuat di hadapan masyarakat. Hal itu dapat dilihat, misalnya, ketika kekuatan simbol- simbol budaya di Yogyakarta tadi digunakan untuk kepentingan organisasi politik tertentu. Ketika itu, simbol budaya tidak lagi dapat mengayomi seluruh kekuatan sosial politik di Yogyakarta, tetapi lebih berpihak kepada salah satu kekuatan yang ada. Masyarakat pun masih menaruh hormat terhadapnya meskipun dalam hati bergema ragam pertanyaan atas itu.

Besarnya pengaruh simbol- simbol kebudayaan tersebut tentu menjadi problem ketika kemudian diintegrasikan ke dalam wilayah politik. Pada aspek kepemimpinan, ketika keistimewaan Yogyakarta dimaknai: secara otomatis gubernur dijabat oleh Sultan (Hamengku Buwono) dan wakil gubernur oleh Paku Alam, ini niscaya akan menyulitkan DPRD pada khususnya dan elemen-elemen masyarakat umumnya dalam melakukan kontrol terhadap everyday politic.

Masyarakat tentu akan pekewuh (segan) ketika harus mengkritik gubernurnya, yang notabene adalah raja yang selama ini sangat mereka hormati.

Pilar Sosial-budaya

Kecenderungan politik yang berlangsung akhir-akhir ini menunjukkan bahwa pengelolaan politik perlu dilengkapi dengan peran institusi-institusi sipil dalam konteks demokratisasi. Melihat kebutuhan seperti itu, secara ideal sebenarnya keraton dapat menempatkan dirinya sebagai pilar sosial-budaya yang berfungsi sebagai penyeimbang atas berlangsungnya politik formal yang terkadang jauh dari jangkauan kontrol masyarakat. Artinya, keraton tidak lagi berintegrasi ke dalam arena politik formal, tetapi justru menjadi pilar alternatif yang dapat melakukan transformasi demokrasi kepada masyarakat.

Harus disadari juga bahwa kini Yogyakarta sudah mengalami banyak sekali perubahan. Keanekaragaman dan perkembangan pemikiran, maupun kedewasaan sikap serta wawasan dalam merespons perubahan sosial dan tanda-tanda zaman merupakan bagian yang selama ini melekat dalam diri masyarakat. Tumbuhnya daya kritis masyarakat tersebut tentu tidak bisa lepas dari atribut kota pendidikan yang disandang Yogyakarta. Dalam masyarakat yang demikian, penerimaan terhadap simbol-simbol budaya dan nilai karismatik yang dimiliki keluarga keraton pasti berbeda dengan masyarakat Yogyakarta dulu. Di samping itu, yang disebut dengan masyarakat Yogyakarta sekarang tidak lagi dapat dibayangkan sebagai satu kesatuan yang homogen.

Sering orang mengatakan, Yogyakarta adalah miniatur Indonesia–dan ini adalah kekuatan sekaligus keistimewaan Yogyakarta. Hampir semua suku bangsa yang ada di Indonesia terdapat di Yogyakarta. Pluralisme yang demikian selain sebagai sebuah kekayaan, apabila tidak dikelola dengan baik, dia dapat menjadi potensi konflik yang mengancam. Tingkat persaingan hidup yang semakin ketat pasti akan memunculkan perlombaan dalam merebut akses ekonomi politik yang ada. Hal tersebut apabila tidak segera diantisipasi melalui perangkat perundangan yang benar-benar adil, tidak tertutup kemungkinan akan memunculkan segregasi sosial dalam bentuk kemiskinan, ketimpangan sosial, maraknya kriminalitas, premanisme, dan sebagainya yang menjadi ancaman kohesi sosial masyarakat Yogyakarta.

Pada konteks inilah keistimewaan Yogyakarta idealnya juga mengatur hak-hak rakyat. Keistimewaan Yogyakarta harus dapat memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat dalam memenuhi hak-hak politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Sumber: Kompas, 27 April 2006.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s