Membangun Karakter Bangsa Lewat Humanisme Pendidikan

Posted: 3 Mei 2011 in Pendidikan, sosial dan budaya

Persoalan yang dihadapi bangsa ini dari hari ke hari semakin banyak tanpa ada titik terang penyelesaiannya. Semua lini kehidupan mengalami persoalan dan cobaan yang tak ada habis-habisnya, bahkan makin parah. Sektor keuangan, pendidikan, transportasi, olahraga, politik, tata kelola, hukum, peraturan perundang-undangan, perindustrian, kepolisian, perbankan, dan banyak sektor lain telah didera persoalan yang sangat mendasar: terjadi penyalahgunaan atau kesalahan fungsi dan kewenangan. Akibatnya, semua kebijakan yang ditempuh tak propublik, dan justru menyulitkan dan membebani serta menyengsarakan warga.

Mari kita perhatikan sekitar kita. Makin banyak orang yang jatuh miskin atau makin miskin. Dalam percaturan dunia, negara kita semakin tak diperhitungkan di antara negara-negara yang kompetitif. Kita masih diperhitungkan hanya karena memiliki jumlah penduduk besar dan sumber daya alam melimpah. Pada kenyataannya, jumlah penduduk yang besar dan sumber daya alam yang melimpah belum dapat memberi nilai tambah serta jaminan bagi kemajuan dan pertumbuhan Indonesia.

Ada alasan yang sangat mendasar mengapa semua ini terjadi di Indonesia: karakter bangsa yang lemah. Tak kukuh mempertahankan prinsip kebenaran yang hakiki. Jangan-jangan nilai kebenaran yang hakiki sekalipun tak dimiliki bangsa ini? Padahal, bangsa yang maju adalah bangsa berkarakter dengan masyarakatnya yang berkarakter pula. Karakter yang kuat dapat ditunjukkan melalui sikap tertib aturan, mandiri, dan mendahulukan kepentingan khalayak.

Sungguh mengherankan jika saat ini pemahaman tentang kebenaran ternyata diartikan dengan sangat sempit dan kerdil. Dimana kebanyakan dibawa ke ranah hukum atau pengadilan untuk diputuskan benar-tidaknya. Untuk itu proses mencari kebenaran pun terjadi masalah yang besar, terutama pada karakter pihak yang terlihat lemah. Keputusan pengadilan sangat bergantung pada kualitas, moralitas, dan karakter para hakim. Kenyataannya, banyak putusan yang tak masuk di akal, tak konsisten, dan jauh dari kebenaran yang hakiki. Disamping itu, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan juga tak mencerminkan kebenaran yang hakiki, karena disusun oleh orang-orang yang juga berkarakter lemah. Akibatnya, peraturan perundang-perundangan kita cenderung tak propublik, malah sebaliknya dapat mempersulit masyarakat. Lengkaplah sudah kesengsaraan masyarakat karena tak satu linipun yang pro akan kepentingan publik.

Beruntunglah Indonesia dengan rakyatnya yang tahan banting dan sangat sabar, bahkan cenderung pasrah. Sehingga stabilitas nasional sangat baik dan tak ada gejolak sosial yang signifikan, apalagi terjadi revolusi sosial.

Siapapun tak ingin terjadinya revolusi sosial, karena dampaknya akan sangat buruk bagi bangsa ini. Meski demikian, keadaan seperti ini tak dapat dibiarkan terus-menerus. Kesabaran masyarakat makin lama makin habis. Meski relatif sabar dan tawakal, mereka toh manusia biasa yang apabila kalau kehidupannya sampai terjepit, mereka dapat bertindak tak rasional lagi. Mereka dapat bertindak brutal dan melawan hukum. Karena dengan bersikap diam tertunduk dan bersabar, mereka akan mati oleh kondisi yang terjepit. Itulah buah simalakama bagi penduduk miskin yang jumlahnya besar sekali di negara ini.

Hal yang diinginkan dan diperlukan oleh bangsa ini adalah reformasi total dengan mengedepankan kebenaran yang hakiki, seperti termaktup dalam sila ke-2 dan sila ke-5 dalam Pancasila, serta dibarengi dengan keberanian bersikap kukuh terhadap prinsip kebenaran hakiki.

Ini berarti bahwa membentuk karakter warga seperti itu pada akhirnya membentuk karakter bangsa yang kuat. Pembentukan karakter harus dilakukan melalui pendidikan (selain budaya), baik formal maupun informal. Namun, pendidikan kita harus dibenahi sebelum nanti mampu membangun karakter bangsa. Karena saat ini kita masih dihadapkan dengan masalah pendidikan yang tak humanis. Pendidikan yang tak menyentuh kepada manusianya, tak menyentuh kepada siswanya, gurunya, dan tenaga kependidikan lainnya.

Sebagai contoh, adanya ujian nasional yang jelas-jelas menjauhkan pendidikan dari pelaku-peserta pendidikan. Ini terjadi seolah-olah ada dua kubu yang saling berhadapan (pemerintah/diknas/Badan Standar Nasional Pendidikan versus sekolah/guru/murid). Padahal, seharusnya kedua kubu itu dapat menyatu dalam sebuah wadah yang namanya pendidikan.

Dengan demikian, pendidikan yang humanis dapat membangun karakter bangsa dengan cara berkelanjutan. Untuk keberhasilan tersebut masih diperlukan satu unsur penting, yaitu pemimpin yang berkarakter dan menjunjung tinggi kebenaran yang hakiki.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s